PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENDUKUNG TEGAKNYA SUPREMASI HUKUM

Oleh :
Bambang Sutiyoso, SH. M.Hum.
Dosen FH UII Yogyakarta


Abstract
Partai politik sebagai wahana pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat semestinya mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mendukung tegaknya supremasi hukum. Namun demikian pada kenyataannya, partai politik secara institusi maupun personal justru terkadang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan semangat penegakkan hukum itu sendiri. Dalam kaitan itulah, hasil penelitian ini bermaksud mengemukakan dan membahas seputar tentang visi, misi dan peran 5 partai politik besar pemenang pemilu tahun 1999 terhadap upaya tegaknya supremasi hukum terutama di wilayah DIY, serta faktor-faktor yang menghambat Parpol dalam upaya mendukung tegaknya supremasi hukum tersebut.
Dari hasil penelitian, ternyata menunjukkan bahwa secara umum visi dan misi dari partai politik dalam upaya mendukung tegaknya supremasi hukum, masih bersifat retorika politik belaka. Hanya ada 3 partai politik saja (Partai Golkar, PKB dan PAN) yang mencantumkan visi misi penegakan hukum secara eksplisit dalam AD/ART partainya, sedang lainnya (PDIP dan PPP) hanya melakukan pernyataan politik dalam menyerukan perlunya penegakan hukum. Demikian pula peran partaii politik dalam upaya mendukung penegakan hukum masih belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh sikap protektif parpol dalam memberikan advokasi terhadap kader maupun simpatisannya yang melakukan pelanggaran hukum serta cenderung kurang kooperatif dengan aparat penegak hukum. Adapun kendala-kendala yang dihadapi parpol dalam mendukung tegaknya supremasi hukum dihadapkan pada tiga problema. Pertama, sikap militansi kader dan simpatisan parpol yang over acting sehingga pengurus partai kesulitan dalam mengontrol aksi mereka di lapangan. Kedua, adanya intimidasi terhadap kader partai yang ada di lembaga pemerintahan yang dilakukan oleh massa parpol sendiri. Ketiga, tidak adanya undang-undang recalling bagi anggota dewan sebagai representasi parpol. Sehingga mekanisme dalam penjatuhan punishment terhadap kader parpol yang melakukan pelanggaran hukum dilakukan melalui rapat pleno intern partai untuk selanjutnya baru diserahkan pada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan mekanisme hukum.

TATA CARA DAN BENTUK-BENTUK PELAKSANAAN PUTUSAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh :
Bambang Sutiyoso, SH, M.Hum.
Dosen FH UII Yogyakarta

ABSTRACT

Tulisan di bawah ini berupaya membahas mengenai tata cara dan bentuk-bentuk pelaksanaan putusan serta problematikanya di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi berbeda sebagaimana yang diatur di lingkungan Peradilan Umum. Putusan Mahkamah konstitusi bersifat erga omnees, sehingga daya ikatnya tidak hanya kepada para pihak yang berperkara saja, tetapi mengikat juga kepada pihak lain, misalnya dalam putusan judicial review terhadap suatu Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Di samping itu pelaksanaan putusan Mahkamah konstitusi juga tidak memerlukan upaya paksa (power of force) dan tidak mengenal adanya lembaga pengeksekusi. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan serta mengikat, tanpa harus ada lembaga pengeksekusi (eksekusi otomatis).

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCARI KEADILAN

Oleh :
Bambang Sutiyoso, SH. M.Hum
Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta


ABSTRACT
Tulisan ini memaparkan beberapa persoalan khususnya menyangkut tentang putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap pencari keadilan (justiciabellen). Secara garis besar persoalan yang munculkan adalah pengaturan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi, isi dan karakteristik putusan, rekapitulasi putusan Mahkamah konstitusi terakhir, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang penting, serta tentang finalnya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga upaya hukum terhadap putusan tidak dikenal. Hal ini ada kelaziman yang berbeda antara Hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan Hukum Acara pada umumnya, yang akan berimplikasi kepada pencari keadilan, yaitu tertutupnya hak untuk mengajukan upaya hukum. Materi ini diharapkan dapat lebih memperjelas masalah-masalah seputar putusan Mahkamah Konstitusi dan problematikanya yang sering dipersoalkan dalam praktik selama ini.
Key Word : Putusan, Mahkamah Konstitusi, Implikasi, Pencari Keadilan.

URGENSI TAHAP PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DAN PEMBUKTIAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh :
Bambang Sutiyoso, SH. M.Hum.
Dosen FH UII Yogyakarta


ABSTRACT
Tahap pemeriksaan persidangan dan pembuktian di lingkungan Mahkamah Konstitusi merupakan tahapan yang penting dan menentukan (determinant) khususnya bagi para pihak yang berperkara dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingan konstitusionalnya yang hendak diperjuangkan. Sehubungan dengan itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan wacana yang lebih jelas seputar pemeriksaaan persidangan dan aturan mainnya, penggunaan alat bukti serta sistem pembuktian di lingkungan Mahkamah Konstitusi bagi masyarakat dan khususnya para pencari keadilan (Justiciabellen). Mengajukan permohonan ke Mahkamah konstitusi tanpa persiapan dan bukti-bukti yang memadai dapat berakibat permohonan tersebut dinyatakan ditolak (ontzegd) dan mau tidak mau pihak-pihak yang berperkara harus menerimanya karena tidak adanya aturan yang memungkinkan upaya hukum lebih lanjut. Adalah menjadi suatu keniscayaan bagi pihak pemohon bahwa sejak awal sebelum perkara diajukan harus mempersiapkan segala sesuatunya, terutama adalah pemahaman tentang aturan main (rule of game) dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada umumnya dan proses persidangan pada khususnya, serta mempersiapkan pula alat-alat bukti yang sah dan relevan guna mendukung dali-dalil tuntutannya agar permohonannya dapat dikabulkan nantinya oleh Hakim.
Kata kunci (key word) : Pemeriksaan persidangan, pembuktian, Mahkamah Konstitusi.

BEBERAPA PERSYARATAN DITERIMANYA PERMOHONAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh :
Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.
Dosen FH UII Yogyakarta


ABSTRACT
Masyarakat dan pencari keadilan (justiciabellen) yang merasa hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dapat menuntut dan mempertahankannya dengan mengajukan permohonan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) di Negara Republik Indonesia tercinta ini merupakan lembaga negara yang relatif baru, maka pemahaman dan kejelasan aturan main terutama yang menyangkut ketentuan hukum formilnya seperti persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sejak awal perlu dipersiapkan dengan baik oleh pemohon. Hal ini dilakukan dalam rangka mengupayakan agar permohonan yang diajukan nantinya tidak kandas di tengah jalan, karena dalam putusannya dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

PENDEKATAN HUKUM DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN PEMERINTAH

Oleh :
Bambang Sutiyoso, SH. M.Hum.
Dosen FH UII Yogyakarta

ABSTRACT
Dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam perspektif hukum, upaya yang dibenarkan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan adalah dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan main dan koridor hukum. Meskipun pendekatan hukum bukan satu-satunya solusi, tetapi eksistensinya sangat diperlukan, terutama sebagai sarana justivikasi yang dapat mendukung dan bersinergi dengan upaya-upaya lainnya. Apabila pendekatan hukum yang kemudian menjadi pilihan, maka yang perlu dicermati adalah kebijakan pemerintah tersebut termasuk dalam kategori perbuatan pemerintah yang mana, karena masing-masing tentunya memiliki implikasi hukum yang berbeda.

PERAN FILSAFAT (HUKUM) DALAM PROSES REFORMASI DI INDONESIA

Oleh :
Bambang Sutiyoso, SH. M.Hum.
Dosen FH UII Yogyakarta


ABSTRACT
Bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah serius yang harus dilalui dalam menjalankan agenda reformasi ini. Sudah terlampau banyak konsep dan gagasan para pakar untuk mengatasinya, tetapi ternyata belum sepenuhnya membawa hasil optimal ke arah penyelesaian yang kongkrit. Karena pada umumnya, mereka melihat berbagai peristiwa dan permasalahan bangsa dari sudut pandangnya sendiri-sendiri, jarang yang berpikir secara sistemik, melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian krisis yang menimpa bangsa Indonesia, diperlukan alternatif pendekatan yang lebih relevan yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada. Dengan bertitik tolak dari kerangka pemikiran filsafat hukum yang bercirikan mendasar, rasional, reflektif dan komprehensif, diharapkan dapat membantu semua pihak dapat bersikap lebih arif dan tidak terkotak-kotak keilmuannya yang memungkinkan dapat menemukan akar masalahnya. Tahap selanjutnya diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis yang menerpa bangsa Indonesia.